Jakartashowbiz.com – Drama panas melanda Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI). Organisasi para advokat ini lagi heboh usai Ketua Badan Pengawas PAI, Pablo Benua, secara terbuka membeberkan sederet dugaan penyalahgunaan wewenang yang disebut dilakukan mantan Ketua Umum PAI, Sultan Junaidi.
Dalam konferensi persnya, Pablo Benua bilang semua masalah ini mulai terendus setelah dirinya resmi ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PAI pada 23 April 2025. Baru sebentar duduk di kursi Sekjen, laporan demi laporan dari para anggota langsung masuk kepadanya.
“Sejak menjabat, saya mulai menerima banyak pengaduan dari anggota terkait dugaan praktik meminta-minta uang yang dilakukan oleh Saudara Junaidi. Berbagai nominal uang, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta, diduga diminta dengan berbagai alasan,” ujar Pablo Benua.
Baca juga: Sarwendah Cerita Kronologi Kepergian Sang Ayah, Awalnya Cuma Ngeluh Sakit Perut
Awalnya, Pablo mengaku mencoba jaga nama baik organisasi dengan memberikan sejumlah uang dan fasilitas untuk Junaidi. Sayangnya, hal itu disebut Pablo tak banyak mengubah keadaan.
“Sebagai upaya menjaga marwah organisasi, saya telah memberikan sejumlah besar uang kepada Junaidi, bahkan membelikan satu unit mobil Harrier secara tunai. Tapi praktik ini terus berlanjut,” ungkapnya.
Atas situasi tersebut, Pablo mengaku sempat kepikiran buat mundur. Tapi itu nggak jadi dilakuin karena Junaidi sepakat buat ngasih kursi Ketua Umum PAI ke istrinya, Rey Utami.
“Beliau menyetujui usulan saya agar ketua umum dialihkan ke istri saya. Bahkan penyerahan akta dan SK perubahan diserahkan langsung olehnya,” jelas Pablo.
Pablo juga bilang kalau Junaidi sering banget bikin keputusan sepihak, termasuk ganti Sekjen tanpa prosedur sah di sistem AHU Kemenkumham. Kejadian ini bikin banyak anggota PAI gerah sampai akhirnya nyatakan mosi tidak percaya. Akhirnya, tiga dari empat Dewan Pendiri PAI memutuskan untuk mencopot Junaidi dari jabatannya sebagai Ketua Umum.
“Dewan Pendiri yang terdiri dari Junaidi, Realy Kalito, Edi Utama, dan Hasan Sutisna mengeluarkan surat pemberhentian Junaidi pada 21 April 2025. Tiga dari empat pendiri menyetujui, itu artinya kuorum,” tegas Pablo.
Setelah itu, kepengurusan baru pun resmi terbentuk. Rey Utami sekarang menjabat Ketua Umum, sementara Pablo jadi Pengawas. Menurut Pablo, kepengurusan ini sah karena udah punya akta notaris dan resmi terdaftar di Dirjen AHU Kemenkumham per 20 Juni 2025.
“Akta kami sah berdasarkan rapat Dewan Pendiri dan Pengurus Badan Pimpinan Pusat, bukan dari Munaslub,” tambahnya.
Selain soal wewenang, Pablo Benua juga buka fakta mengejutkan soal gelar akademik Junaidi. Ia menduga gelar Doktor yang dipakai eks Ketum PAI itu nggak sah, alias palsu. Pablo juga menyoroti langkah Junaidi yang pernah meneken MoU dengan entitas asing yang diduga fiktif, yaitu Sovereign Knightly Order of the Kingdom of Prussia, Kaliningrad, Russia.
“Padahal Kerajaan Prussia itu sudah tidak pernah eksis. Ini bentuk pembodohan dan kepalsuan yang dibuat-buat,” kata Pablo.
Atas apa yang terjadi, kubu Junaidi kabarnya sudah menempuh jalur hukum, tapi Pablo Benua mengaku siap menghadapinya.
Sebaliknya, Pablo justru meminta Junaidi bertanggung jawab atas sejumlah uang dari Anggota PAI yang kabarnya sempat diminta atau dipinjam. “Kalau memang tidak mampu, saya yang akan ganti asal ada pernyataan resmi,” tegasnya.
Terlepas dari kisruh yang ada, Pablo Benua memastikan organisasi PAI tetap berjalan. Dia juga mengimbau semua anggota PAI buat terus kompak dan nggak terpecah karena masalah ini.
“Kami tidak pernah merasa terpecah. Kami mengundang semua anggota untuk kembali. PAI harus menjadi organisasi advokat yang profesional, menjunjung tinggi kebenaran dan officium nobile,” pungkas Pablo Benua.
