Negara-Negara Asia Waspadai Produk Minyak Taiwan Mengandung Zat Karsinogenik, Sudah Diekspor ke Empat Negara
Jakartashowbiz.com – Kasus dugaan pencemaran minyak salad kedelai di Taiwan menjadi sorotan internasional setelah diketahui sejumlah produk yang mengandung zat karsinogenik telah diekspor ke berbagai negara. Pemerintah di kawasan Asia, termasuk Indonesia, kini meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah masuknya produk pangan yang diduga terdampak.
Insiden yang dikenal sebagai Skandal Minyak Karsinogenik Zhonglian mulai mencuat pada Juni 2026. Kasus ini bermula ketika minyak salad kedelai produksi Zhonglian Oils & Fats di kawasan Pelabuhan Taichung ditemukan mengandung benzo[a]pyrene (BaP) dengan kadar mencapai 8,1 mikrogram per kilogram, atau lebih dari empat kali lipat ambang batas maksimum Taiwan sebesar 2,0 mikrogram per kilogram.
Benzo[a]pyrene merupakan salah satu senyawa hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH) yang dikategorikan sebagai zat karsinogenik sehingga keberadaannya dalam bahan pangan menjadi perhatian serius bagi otoritas keamanan pangan.
Laporan berbagai media Taiwan menyebutkan perusahaan hilir, Namchow Oils & Fats, sebenarnya telah menemukan kejanggalan sejak 13 Mei 2026. Namun, informasi tersebut baru diteruskan melalui rantai pasok selama 48 hari, sebelum akhirnya Zhonglian Oils & Fats melaporkan temuan itu kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Taiwan (TFDA) pada 30 Juni 2026.
Laporan tersebut menyebut sekitar 1.300 ton minyak salad kedelai dengan nomor batch 315-1150404 terdampak kandungan benzo[a]pyrene melebihi standar keamanan pangan Taiwan.
Produk Terdampak Sudah Diekspor ke Empat Negara
Penyelidikan pemerintah Taiwan menemukan bahwa produk olahan yang menggunakan minyak salad Zhonglian telah dipasarkan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga diekspor ke Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru.
Temuan itu membuat sejumlah negara di Asia memperketat pengawasan terhadap produk pangan impor asal Taiwan. Langkah antisipasi dilakukan untuk mencegah beredarnya produk yang diduga menggunakan bahan baku minyak tercemar.
Ribuan Pelaku Usaha Terdampak
Hingga pertengahan Juli 2026, penyelidikan otoritas Taiwan menunjukkan lebih dari 1.000 pelaku usaha terdampak distribusi minyak tersebut.
Jalur distribusi mencakup pabrik pengolahan makanan, restoran, distributor, sekolah, rumah sakit, fasilitas militer, hingga lembaga perawatan lansia.
Asosiasi Perlindungan Konsumen Taiwan mendesak pemerintah segera membuka seluruh jalur distribusi minyak, daftar perusahaan yang terlibat, serta nama produk yang terdampak agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat mengambil keputusan secara tepat.
Desakan tersebut muncul karena publik menilai transparansi menjadi faktor penting untuk memulihkan kepercayaan terhadap sistem keamanan pangan Taiwan.
Pemerintah Taiwan Terapkan Empat Langkah Penanganan
Presiden Taiwan, Lai Ching-te, merespons kasus tersebut dengan menetapkan empat prinsip penanganan, yaitu menghentikan seluruh produksi dan melakukan investigasi menyeluruh, menarik seluruh produk utama dari peredaran, melakukan penarikan preventif terhadap produk turunan disertai keterbukaan informasi kepada publik, serta menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang bertanggung jawab.
Pemerintah pusat dan daerah juga menjatuhkan sanksi administratif terhadap perusahaan yang dinilai terlambat melaporkan temuan tersebut atau menyembunyikan informasi. Aparat penegak hukum kemudian melakukan penyidikan pidana terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar ketentuan keamanan pangan.
Jaksa Taiwan menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab di Zhonglian Oils & Fats diduga melanggar Undang-Undang Pengelolaan Keamanan dan Sanitasi Pangan karena terlambat melaporkan kandungan benzo[a]pyrene yang melebihi ambang batas.
Kasus ini disebut sebagai salah satu penindakan terbesar dalam sejarah penegakan hukum keamanan pangan di Taiwan.
Hingga kini, proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara itu, berbagai negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia, terus meningkatkan pengawasan terhadap produk minyak dan pangan asal Taiwan sebagai langkah antisipasi guna menjaga keamanan pangan masyarakat.
